roteirando.com – Namun, Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan struktural.
Salah satu solusi utama adalah penerapan otomatisasi dan teknologi digital di sektor Bea dan Cukai.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat pengawasan dan meningkatkan akurasi data penerimaan negara.
Baca juga: “Bea Cukai mengungkap 4 Mesin Pembuat Rokok Ilegal”
Pengakuan Kebocoran dan Pentingnya Reformasi Pengawasan
Purbaya menyampaikan bahwa kebocoran penerimaan bukan isu baru di sektor fiskal.
Ia menyebut kebocoran bisa terjadi di berbagai tahapan, baik produksi maupun distribusi barang kena cukai.
Meski begitu, Purbaya tidak merinci lokasi atau modus kebocoran secara spesifik.
Menurut Purbaya, pernyataan Hashim mencerminkan perhatian terhadap masalah struktural yang memang perlu dibenahi.
Ia menilai kritik tersebut dapat menjadi dorongan untuk mempercepat reformasi sistem pengawasan.
Pemerintah, kata Purbaya, memilih fokus pada solusi konkret dan terukur.
Salah satu solusi yang dibahas adalah otomatisasi pengawasan produksi rokok.
Komoditas rokok selama ini menjadi kontributor besar penerimaan cukai negara.
Namun, sektor ini juga rentan terhadap manipulasi data dan pelaporan manual.
Otomatisasi Bea Cukai untuk Monitoring Produksi Rokok
Purbaya menjelaskan otomatisasi memungkinkan pengawasan dilakukan secara real time.
Sistem tersebut akan memantau produksi rokok sejak tahap awal hingga distribusi.
Data produksi akan langsung masuk ke sistem keuangan Bea dan Cukai.
“Yang Pak Hashim usulkan untuk Bea Cukai itu otomatisasi, misalnya monitoring produksi rokok,” ujar Purbaya.
Ia menyebut teknologi yang ditawarkan cukup matang dan siap diuji coba.
Menurutnya, sistem ini dapat mengurangi ketergantungan pada laporan manual.
Dalam skema tersebut, setiap produk rokok akan memiliki kode khusus.
Kode itu dapat dipindai menggunakan telepon genggam atau perangkat tertentu.
Petugas bisa mengetahui asal rokok, jalur distribusi, dan status cukainya.
Dengan sistem tersebut, pengawasan di lapangan dinilai menjadi lebih mudah dan transparan.
Purbaya menilai potensi manipulasi data dapat ditekan secara signifikan.
Pengawasan juga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan fisik.
Tantangan Implementasi dan Negosiasi Harga Teknologi
Meski teknologinya dinilai siap, Purbaya menyoroti tantangan pada tahap implementasi.
Salah satu kendala utama adalah negosiasi harga perangkat dengan vendor.
Ia berharap harga alat dapat ditekan agar lebih efisien bagi anggaran negara.
“Saya sudah lihat teknologinya cukup bagus, tinggal negosiasi harganya,” kata Purbaya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan investasi teknologi memberikan manfaat optimal.
Efisiensi biaya menjadi pertimbangan penting sebelum sistem diterapkan secara luas.
Purbaya menegaskan perbaikan sistem bukan semata untuk meningkatkan penerimaan negara.
Tujuan lainnya adalah menciptakan sistem pengawasan yang lebih modern dan terintegrasi.
Dengan sistem terintegrasi, koordinasi antarunit dapat berjalan lebih efektif.
Digitalisasi Pajak dan Perdagangan Lintas Negara
Selain Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan juga mengkaji digitalisasi pajak.
Fokus utama berada pada aktivitas perdagangan lintas negara.
Sektor ini dinilai semakin kompleks seiring pertumbuhan ekonomi digital global.
Namun, Purbaya mengakui digitalisasi pajak internasional menghadapi tantangan lebih besar.
Sistem yang ditawarkan vendor dinilai belum sepenuhnya siap digunakan.
Masih diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan dan regulasi Indonesia.
“Sistemnya kelihatan agak berat karena belum siap,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan kajian tetap dilakukan secara hati-hati dan bertahap.
Pemerintah tidak ingin menerapkan sistem yang berisiko menimbulkan masalah baru.
Arah Kebijakan dan Harapan ke Depan
Purbaya menekankan reformasi fiskal membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan.
Otomatisasi dan digitalisasi dianggap sebagai fondasi penting perbaikan jangka panjang.
Ia berharap penerapan teknologi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pajak.
Kritik dari berbagai pihak, termasuk Hashim, dinilai sebagai masukan konstruktif.
Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola penerimaan negara secara berkelanjutan.
Dengan sistem yang lebih transparan, penerimaan negara diharapkan menjadi lebih optimal.
Ke depan, Kementerian Keuangan akan melanjutkan evaluasi dan uji coba teknologi.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan lanjutan.
Purbaya menegaskan tujuan akhirnya adalah sistem fiskal yang adil, efisien, dan akuntabel.
Baca juga: “Bea Cukai Tanjung Priok Kini Pakai AI, Purbaya Ungkap Efek Dahsyatnya”
Leave a Reply