roteirando.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menegaskan percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sangat mendesak. Hal ini menyusul banyaknya aset Pemprov DKI yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan percepatan Ranperda ini bertujuan mencegah aset berupa tanah dan bangunan menjadi mubazir. “Kami sengaja mendahulukan Ranperda BMD agar aset milik daerah segera dimanfaatkan, bukan terbengkalai,” kata Aziz di Jakarta, Rabu.
Menurut Aziz, banyak barang milik daerah yang menggunakan dana publik belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Tanpa regulasi yang kuat, aset tersebut berisiko tertunda pemanfaatannya atau bahkan dibiarkan kosong.
Ranperda Memberi Kepastian Hukum bagi Pemprov DKI
Abdul Aziz menekankan bahwa Ranperda BMD akan memberi kepastian hukum bagi eksekutif dalam pengelolaan aset. Dengan aturan jelas, Pemprov DKI dapat segera memanfaatkan aset untuk program pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami percepat Ranperda ini dengan harapan eksekutif dapat menindaklanjuti, sehingga aset dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujar Aziz.
Selain itu, percepatan regulasi juga bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Aset milik daerah yang tidak dikelola sesuai aturan berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menurunkan efektivitas pelayanan publik.
Tantangan Implementasi Jadi Fokus DPRD
Aziz menambahkan, tantangan utama bukan hanya pada penyusunan Perda, tetapi juga pada implementasinya. DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya komitmen Pemprov DKI untuk memastikan pengelolaan BMD berjalan efektif dan akuntabel.
“Saya berharap implementasi nanti sesuai dengan harapan DPRD, sehingga aset bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dengan adanya Ranperda, setiap aset milik daerah akan memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas. Hal ini mencakup prosedur pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan aset. Dengan aturan yang baku, risiko aset terlantar atau disalahgunakan dapat ditekan secara signifikan.
Dampak Positif Ranperda bagi Kesejahteraan Publik
Jika diterapkan secara konsisten, Ranperda BMD akan memungkinkan Pemprov DKI:
- Memaksimalkan penggunaan tanah dan bangunan milik daerah untuk fasilitas publik.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial melalui optimalisasi aset.
- Memastikan aset milik daerah tetap terjaga, tidak terbengkalai, dan akuntabel.
Lebih lanjut, percepatan pembahasan Ranperda BMD juga mencerminkan keseriusan DPRD dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan efisien. Pengawasan terhadap implementasi Ranperda akan menjadi kunci agar aset milik daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan langkah ini, Jakarta berharap dapat menjadi contoh pengelolaan aset daerah yang modern, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
Leave a Reply