roteirando – Mendagri Instruksikan dan meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempercepat program penataan kawasan kumuh di Jakarta. Tito menilai DKI memiliki kemampuan fiskal kuat untuk mendukung perbaikan permukiman.
Tito menjelaskan Jakarta dapat mengalokasikan anggaran besar karena PAD mencapai sekitar 68 persen dari total APBD. Ia menegaskan kemampuan fiskal tersebut harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, termasuk perumahan layak. Tito menyebut program penataan dapat diselaraskan dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dikelola Kementerian PUPR. Program ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni.
Menurut Tito, pemda wajib memenuhi enam standar pelayanan minimal, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan masalah sosial. Ia menilai pemenuhan standar perumahan penting karena berdampak pada kualitas hidup warga. Tito menyebut beberapa wilayah yang masih memiliki kawasan kumuh, seperti Tanah Tinggi, Tambora, Jembatan Lima, Senen, Kemayoran, Cilincing, dan Muara Karang. Ia mengaku tidak memegang data rinci karena pendataan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Jakarta punya kemampuan fiskal yang cukup kuat, sehingga harus mampu menangani masalah perumahan,” ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta.
Upaya penataan kawasan kumuh sebelumnya menjadi fokus nasional karena Jakarta tercatat memiliki lebih dari 200 RW kumuh berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Program penataan diharapkan memadukan perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan akses air bersih, dan perbaikan sanitasi.
Tito meminta Pemprov DKI memasukkan penataan permukiman ke dalam prioritas APBD berikutnya. Ia berharap kebijakan tersebut meningkatkan kualitas tempat tinggal warga dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemerintah pusat menunggu sinkronisasi program agar percepatan pembangunan berjalan lebih efektif.
Baca Juga : “Harga Minyak Dunia Naik Tipis Setelah Anjlok“
Mendagri Instruksikan Penataan Kawasan Kumuh, Kemen PKP Percepat BSPS di Maluku Utara: Relokasi Rumah Panggung dan Pemanfaatan Dana CSR BNI
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memperbesar penyaluran BSPS di Maluku Utara.
Rencana muncul setelah kunjungan Gubernur Sherly Tjoanda Laos kepada Menteri Maruarar Sirait, Jakarta, 13 November 2025.
Maruarar menyatakan kementeriannya akan meningkatkan alokasi BSPS mengingat tambahan anggaran APBN 2026.
Peningkatan anggaran menurutnya mendapat dukungan Presiden Prabowo dan DPR.
Gubernur Sherly memperkirakan ada sekitar 50.000 rumah tidak layak huni di wilayahnya.
Banyak rumah berkarakter panggung di pesisir, sehingga memerlukan relokasi dan pembangunan di darat.
Pemprov Malut menargetkan memanfaatkan dana CSR dari bank Himbara, terutama BNI, untuk program itu.
“Ya pasti kita tingkatkan. Kita sedang mengkonsultasi karena peningkatannya sangat signifikan,” ujar Maruarar.
“Kita di Maluku Utara ada sekitar 50 ribu rumah tidak layak huni,” kata Gubernur Sherly.
Kolaborasi pusat, provinsi, dan CSR diharapkan mempercepat rehabilitasi serta relokasi rumah panggung.
Keberhasilan program akan bergantung pada sinkronisasi anggaran, data RTLH akurat, dan kapasitas logistik.
Langkah selanjutnya meliputi verifikasi RTLH, pemetaan lokasi relokasi, dan penyusunan jadwal penyaluran.
Baca Juga : “Warren Buffett Mundur sebagai CEO dan Pilih Tetap Diam“
Leave a Reply