roteirando – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat nasional pada Kamis setelah Topan Kalmaegi menewaskan sedikitnya 114 orang dan ratusan lainnya hilang di wilayah tengah negara itu. Badai ini menjadi bencana alam paling mematikan di Filipina sepanjang tahun 2025.
Sebagian besar korban meninggal akibat tersapu banjir bandang di provinsi Cebu, wilayah yang mengalami kerusakan paling parah. Lebih dari dua juta penduduk terdampak langsung, sementara sekitar 560.000 orang terpaksa mengungsi. Sebagian besar pengungsi kini berlindung di pusat-pusat penampungan darurat yang disiapkan pemerintah.
Pemerintah menyatakan bahwa status darurat memungkinkan percepatan pencairan dana bencana, distribusi bantuan, serta pengendalian harga kebutuhan pokok. Dalam rapat darurat bersama pejabat penanggulangan bencana, Marcos menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur dan layanan publik menjadi prioritas utama.
Menurut data Kantor Pertahanan Sipil Filipina, sedikitnya 71 korban tewas berasal dari Cebu, kebanyakan akibat tenggelam, sedangkan 65 lainnya masih hilang. Di provinsi Negros Occidental, 62 orang juga belum ditemukan. Banjir besar menyebabkan sungai meluap, merendam rumah, dan memutus akses jalan utama.
“Kami sudah melakukan segala yang kami bisa, tetapi banjir ini benar-benar di luar perkiraan,” ujar Gubernur Cebu, Pamela Baricuatro, dikutip dari Associated Press. Ia menyebut aktivitas penambangan ilegal dan proyek pengendalian banjir yang buruk memperparah situasi.
Sementara operasi penyelamatan terus berlangsung, badan meteorologi Filipina memperingatkan potensi terbentuknya siklon tropis baru dari Samudra Pasifik. Badai tersebut diperkirakan dapat berkembang menjadi topan super dan menghantam wilayah utara Filipina awal pekan depan, menambah tekanan pada upaya pemulihan nasional.
Baca Juga: “Penjara Inggris Salah Bebaskan Dua Narapidana“
Proyek Pengendalian Banjir Bermasalah Perburuk Dampak Topan Kalmaegi di Filipina
Gelombang kemarahan publik melanda Filipina setelah terungkap sejumlah proyek pengendalian banjir yang mangkrak atau terindikasi korupsi di berbagai daerah. Situasi ini semakin memicu frustrasi warga di tengah upaya pemulihan pasca-Topan Kalmaegi yang menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan wilayah tengah negara tersebut.
Di Cebu, daerah yang paling terdampak, kerusakan infrastruktur diperparah oleh lemahnya sistem drainase dan proyek penanggulangan banjir yang tidak berjalan. Banyak warga menilai buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan pemerintah sebagai faktor yang memperparah skala bencana.
Kondisi Cebu juga belum pulih dari gempa berkekuatan 6,9 magnitudo pada 30 September lalu yang menewaskan lebih dari 79 orang. Ribuan korban gempa yang baru saja dipindahkan ke tempat penampungan permanen kini kembali menghadapi ancaman baru akibat topan. Upaya ini dinilai menyelamatkan banyak nyawa karena sebagian besar sudah berada di lokasi aman saat banjir datang.
Di sisi lain, otoritas maritim melarang kapal feri dan kapal penangkap ikan beroperasi karena kondisi laut yang berbahaya. Akibatnya, lebih dari 3.500 penumpang dan sopir truk terdampar di lebih dari 100 pelabuhan. Maskapai penerbangan domestik juga membatalkan sedikitnya 186 penerbangan untuk menghindari risiko kecelakaan udara.
Filipina merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia, dengan rata-rata 20 topan melanda setiap tahun. Selain itu, negara ini juga terletak di Cincin Api Pasifik yang aktif, menghadirkan ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi. Para ahli menilai, transparansi dan mitigasi risiko harus menjadi prioritas agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.
Baca Juga: “Industri Fashion Dorong Pertumbuhan Brand Lokal“
Leave a Reply